Oleh Kamaludin, SE [Sekjen. Solidaritas Merah Putih]
Pada kesempatan Road Show pembekalan pengurus DPW dan DPD Solmet yang sedianya akan dilakukan oleh Sekretariat DPN Solmet ke beberapa daerah di Jawa Barat di pertengahan bulan Juni ini diharapkan untuk seluruh pengurus dan kader Solmet untuk memahami identifikasi, analisa terhadap calon Kepala Daerah di wilayahnya masing-masing secara utuh.
Pentingnya pemahaman identifikasi analisa sosok calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi Pilkada, Sekjend Solidaritas Merah Putih (SOLMET), Kamaludin, SE menegaskan, agar nantinya tidak salah dalam hal memilih serta memberikan dukungan kepada salah satu kandidat calon Kepala Daerah yang akan diusung.
Hal tersebut disampaikan Kamaludin, SE kepada botvbanten dikantornya di Cipocok Kota Serang, Jumat (31/01/24).
Lebih lanjut diterangkan Kamaludin, pentingnya Pilkada dapat dilihat dari dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.
Menurutnya, pemimpin yang terpilih nantinya harus memiliki keberpihakan kepada masyarakat dalam menentukan kebijakan, kemajuan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
Pilkada di Indonesia adalah salah satu momentum penting dalam sistem demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam memilih pemimpin di daerah mereka.
Dengan adanya pemilihan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih calon pemimpin yang dianggap dapat mewakili dan mensejahterakan masyarakatnya di berbagai aspek kehidupan di daerah tersebut.
Pilkada menjadi ajang yang strategis untuk mengukur tingkat partisipasi dan kecerdasan politik masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada sangat diharapkan untuk memastikan terpilihnya sosok negarawan yang berkualitas dan mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sebagai pemimpin.
Dalam mencermati pelaksanaan Pilkada di Indonesia, terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi dan diberikan perhatian lebih. Salah satu aspek krusial adalah transparansi dalam proses kampanye dan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri, menjadi Pilkada yang bermartabat.
Transparansi ini melibatkan keterbukaan informasi mengenai latar belakang calon, program kerja yang diusung, sumber dana kampanye, hingga proses pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada.
Di beberapa kasus, terdapat kendala terkait transparansi ini, seperti kurangnya akses informasi yang memadai bagi masyarakat untuk menilai para calon secara objektif.
Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara Pilkada dan media massa, untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
Selain itu, pelibatan masyarakat dalam forum-forum diskusi dan debat publik juga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap calon yang akan dipilih.
Selain transparansi, perlu juga dicermati bagaimana para calon mengkomunikasikan program-program kerja mereka kedepan kepada masyarakat.
Terkadang, kampanye lebih difokuskan pada serangan pribadi antar calon, daripada substansi program kerja yang ditawarkan.
Ini dapat mengaburkan pandangan masyarakat, dan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting yang seharusnya dibahas dalam konteks Pilkada.
Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah perlunya regulasi yang lebih ketat terkait etika kampanye.
Pihak penyelenggara Pilkada perlu memastikan bahwa setiap calon berkampanye dengan memfokuskan pada solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut.
Selain itu, kampanye negatif yang bersifat personal perlu dihindari, dan perlu dibentuk mekanisme pengawasan yang efektif untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran etika kampanye.
Selain itu, edukasi pemilih juga merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kualitas Pilkada.
Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang tata cara pemilihan, hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta bagaimana memilih calon yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk sosial media, kampanye publik, dan pelatihan langsung di masyarakat.
Penting untuk dicatat, bahwa pemilihan calon yang tepat tidak hanya tanggungjawab penyelenggara Pilkada, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pemantau Pilkada, media massa, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan guna menciptakan Pilkada yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam rangka meningkatkan kualitas Pilkada di Indonesia, langkah-langkah konkret perlu diambil.
Pertama, perlu ditingkatkan transparansi proses Pilkada dari awal hingga akhir.
Informasi mengenai calon, program kerja, hingga penyelenggaraan pemilihan perlu diungkap dengan jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
Kedua, perlunya peraturan yang ketat terkait etika kampanye agar fokus kampanye lebih kepada solusi dan program kerja daripada serangan personal.
Pihak penyelenggara perlu lebih aktif dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses kampanye.
Ketiga, edukasi pemilih harus menjadi prioritas.
Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang pentingnya peran mereka dalam memilih pemimpin daerah.
Selain itu, perlu diperkuat mekanisme pengawasan dan pemantauan agar pelaksanaan Pilkada berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.
Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan Pilkada di Indonesia dapat semakin memperkuat fondasi demokrasi, sehingga menghasilkan pemimpin negarawan dan berkualitas yang memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
[Suprani]
Editor : Aps
