“TAPERA” Program Kontroversi
Serang [Banten] botvbanten.com||
Setelah melakukan rapat dan berdiskusi panjang Jumat-Minggu, (02/06/2024) di Training Canter SPN Nikomas Kibin
“TAPERA” program kontroversi yang saat ini di launching pemerintah dan menuai berbagai pemikiran kontroversi dari semua lapisan masyarakat.
Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang merupakan organ pekerja yang merasa terdampak langsung lahirnya kebijakan tersebut angkat suara.
Bahwa Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) kabupaten Serang menilai, bukan tidak ada Alasan yang mendasari.
“Kenapa kita menolak tentang tambahan penderitaan rakyat, (Tapera) karena secara rumus sistematis diluar apa yg menjadi program tersebut.
Namun ada kekhawatiran dari para buruh, terkait di terbitkan motif tersembunyi atau negatif di balik TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat).
Demikian pembahasan hasil diskusi Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) yang disampaikan melalui koordinatornya, Asep Saefullah, SH,,MH.
Adanya kekhawatiran dari para buruh, terkait di terbitkan kebijakan Tapera adalah beberapa dugaan spekulasi yang muncul :
1. Pengumpulan Dana untuk Agenda Lain:
Dana yang dikumpulkan melalui TAPERA mungkin digunakan untuk tujuan lain selain yang dinyatakan, seperti menutupi defisit anggaran atau mendanai proyek-proyek pemerintah yang kurang transparan.
2. Korupsi dan Penyelewengan Dana:
– Risiko korupsi dan penyelewengan dana yang dikumpulkan dari pekerja bisa menjadi alasan hitam. Dalam sejarahnya, pengelolaan dana besar sering kali rawan terhadap praktik korupsi.
3. Kontrol Sosial dan Politik:
Program ini mungkin dimanfaatkan untuk meningkatkan kontrol pemerintah terhadap masyarakat, baik secara ekonomi maupun politik, dengan menggunakan dana sebagai alat pengendalian.
4. Keuntungan bagi Segelintir Pihak:
Dugaan kemungkinan bahwa manfaat utama dari TAPERA lebih dirasakan oleh segelintir pihak atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan dana atau dalam proyek perumahan, bukan oleh masyarakat luas.
5. Pembentukan Basis Data yang Luas:
Mengumpulkan data detail mengenai pekerja dan keuangan mereka bisa digunakan untuk tujuan pengawasan yang lebih luas, yang mungkin tidak selalu untuk kepentingan publik.
6. Mengalihkan Perhatian dari Masalah Lain:
Program ini bisa digunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah lain yang lebih mendesak atau kontroversial yang sedang dihadapi oleh pemerintah.
7. Investasi Berisiko:
Dana yang dikumpulkan mungkin di investasikan dalam proyek-proyek atau instrumen keuangan yang berisiko tinggi, yang bisa mengancam keamanan dana pekerja.
8. Memaksakan Program Tanpa Persetujuan Penuh:
Program ini mungkin dipaksakan tanpa persetujuan penuh dari masyarakat atau pekerja yang terdampak, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan.
9. Pembiayaan Proyek yang Kurang Bermanfaat:
Ada kekhawatiran bahwa dana TAPERA digunakan untuk proyek perumahan yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat berpenghasilan rendah.
Belum lagi terkait masalah di daerah kabupaten Serang ,masih ada beberapa masalah klasik seperti angka pengangguran, pencaloan tenaga kerja, dan para pengusaha yang masih dalam pengembangan pembangunan proyek kerab mengabaikan keselamatan pengguna jalan, sampai berita ini di keluarkan, harapannya instansi terkait bisa intropeksi turun ke jalan raya Serang Jakarta, dan jalur Cikande Asem Rangkas, Bitung mengingat musim penghujan menyebabkan ceceran tanah merah yang tercemar dijalan yang membahayakan pengguna jalan, yang melintas untuk beraktivitas, baik buruh atau masyarakat. [Asep/gun]
