“Harusnya kalau Pertamina beli minyak, kan kalian punya insinyur-insinyur, ya dites dong. Masa minyak masuk kapal, komisaris utama yang harus cek ke Tanjung Priok? Kalau begitu, semua dipecat saja,”
Jakarta ||botvklimyanews.com|| Pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya terhadap langkah penegakan hukum yang diambil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus pemalsuan bahan bakar Pertamax
Melansir antara, terkait proses hukum kasus tersebut, Nasbi memastikan pemerintah tidak akan ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
“Kami mengimbau kepada masyarakat, konsumen PT.Pertamina, untuk tidak khawatir karena kami sudah melakukan verifikasi dan Kejaksaan Agung telah memastikan bahwa Pertamax masih dalam kualitas asli dan bukan produk campuran,” ujarnya. Ia pun menegaskan kembali komitmen DPR untuk terus mengawal kasus yang menyita perhatian publik tersebut”
“Kami percayakan proses hukum kepada penegak hukum tanpa ada intervensi. Kami yakin aparat penegak hukum akan menangani kasus ini secara adil dan transparan,” katanya.
Kejaksaan Agung telah menggolongkan kasus pemalsuan BBM tersebut sebagai kasus korupsi yang melibatkan Patra Niaga.
Perusahaan tersebut diduga telah memalsukan RON 90 (setara Pertalite) impor untuk membuat RON 92 (setara Pertamax). Namun, pihak PT. Pertamina membantah tuduhan tersebut dan menegaskan tidak ada pemalsuan pada BBM Pertamax.
Perusahaan tersebut memastikan kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi pemerintah untuk RON 92. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat dengan klarifikasi dari Kejaksaan Agung yang menyatakan tidak ada masalah dengan kualitas Pertamax yang beredar di pasaran.
Ahok Siap Diperiksa
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan pencampuran Ron 90 atau bahkan Ron 88 dengan Ron 92 dalam produk Pertamax.
Ahok mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui secara rinci mengenai proses oplosan yang dimaksud. Namun, ia menegaskan bahwa masalah utama terletak pada sistem pengadaan yang tidak transparan.
“Kalau soal itu pemasoknya mencampur, itu permainan bajingan. Kenapa lu terima?” tegas Ahok melalui kanal YouTube pada Minggu, 2 Maret 2025. Melansir repelita.com.
Dalam rapat dengan DPR, diakui bahwa zat aditif yang digunakan dalam produk Pertamax berasal dari Afton, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat. Ahok mengkritik keras pihak yang menerima produk bahan bakar tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu.
“Harusnya kalau Pertamina beli minyak, kan kalian punya insinyur-insinyur, ya dites dong. Masa minyak masuk kapal, komisaris utama yang harus cek ke Tanjung Priok? Kalau begitu, semua dipecat saja,” katanya dengan tegas.
Ahok juga menantang agar sidang dilakukan secara terbuka, agar masyarakat bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Pertamina. Ia menyatakan kesiapan untuk membuka rekaman rapat selama menjabat di Pertamina.
“Saya cuma minta Pak Jaksa sidang terbuka di republik ini. Saya siap dipanggil Kejagung, saya senang membantu. Saya ingin semua rekaman rapat saya diputar, biar seluruh rakyat Indonesia mendengar apa yang terjadi di Pertamina,” ungkapnya.
Ahok menekankan bahwa transparansi adalah kunci dalam mengungkap kasus ini. Dengan adanya sidang terbuka, publik bisa menilai siapa yang bertanggung jawab dalam dugaan pencampuran bahan bakar yang merugikan masyarakat. [Aps]
