Jakarta||botvkalimayanews.com||Pengamat politik sekaligus pemimpin organisasi Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menyampaikan kekhawatiran bahwa wakil presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi elemen pengganggu di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Prabowo Subianto karena berbagai faktor yang melekat pada dirinya.
Menurutnya, Gibran sebagai tokoh muda dengan pengalaman administratif dan politik yang terbatas serta riwayat pendidikan yang kini menjadi sorotan publik masih membawa pengaruh kuat dari ayahnya yang merupakan mantan presiden Joko Widodo sehingga menciptakan dinamika rumit dalam struktur kekuasaan saat ini.
Muslim Arbi menegaskan bahwa kemampuan Gibran untuk menjalankan tugas sebagai wakil presiden masih dipertanyakan karena kurangnya pengalaman praktis dan kualifikasi akademik yang memadai apalagi sekarang muncul keraguan apakah ia benar-benar menyelesaikan pendidikan menengah atas seperti yang diklaim selama ini.
Melansir laman repelita.com, pernyataan tersebut disampaikan oleh Muslim Arbi dalam wawancara dengan media pada Kamis (09/10/2025) di mana ia menyoroti isu diploma palsu yang kembali mencuat dan memicu perdebatan luas di masyarakat mirip dengan kontroversi serupa yang pernah menimpa ayahnya.
Ia menjelaskan bahwa pilihan Prabowo untuk menjadikan Gibran sebagai pasangan dalam pemilu tahun sebelumnya merupakan hasil kompromi strategis yang memberikan keuntungan jaringan politik dari Jokowi namun sekaligus membawa beban masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya.
Dalam pandangan Muslim Arbi, kehadiran Gibran tidak hanya sebagai pejabat kedua tetapi juga sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan lama yang bisa menghambat agenda reformasi baru di bawah kepemimpinan Prabowo.
Sumber dari lingkungan istana menggambarkan hubungan antara Prabowo dan Gibran sebagai interaksi resmi yang minim kedekatan emosional di mana tidak ada pertikaian terbuka tetapi juga kurangnya kolaborasi politik yang hangat seperti yang diharapkan.
Gibran lebih sering terlibat dalam acara seremonial atau kegiatan sosial sementara keputusan penting strategis ditangani langsung oleh Prabowo beserta tim intinya tanpa banyak campur tangan dari wakilnya.
Muslim Arbi menekankan pentingnya penanganan transparan terhadap kontroversi ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena menyembunyikan fakta hanya akan memperbesar kecurigaan dan menggerus legitimasi tidak hanya pada Gibran tetapi juga seluruh kabinet Prabowo.
Ia menambahkan bahwa masalah ini melampaui urusan administratif semata melainkan menyentuh esensi legitimasi di mana demokrasi bergantung pada integritas pemimpin yang dirasakan oleh rakyat bukan hanya hasil pemungutan suara saja.
Jika kasus Gibran tidak segera diklarifikasi dengan bukti nyata maka hal itu berpotensi merusak kredibilitas institusi kepresidenan secara keseluruhan dan memicu ketidakpuasan publik yang lebih luas.
Prabowo diharapkan bertindak tegas dengan menerapkan prinsip keadilan bagi semua pihak karena jika tidak maka masyarakat akan menilai pemerintahan ini sebagai pihak yang tegas pada yang lemah tapi melindungi kalangan berkuasa seperti yang disimpulkan oleh Muslim Arbi. (*)
