Amburadul dan Gaji Pekerja Belum Dibayar
Serang [Banten] botvkalimayanews.com|| Pembangunan TPT yang berada di Kampung Teras Bendung Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten pembangunan tersebut diduga asal jadi, dilokasi terlihat ada yang tidak di gali dan pepohonan tidak di tebang seperti TPT ada pohon kelapa. Jumat, (14/11/2025)
Saat BOTV menanyakan temuannya kepada pekerja yang enggan menyebut nama menjelaskan, kalau mereka juga mengeluhkan berbagai kekurangan dalam pekerjaannya.
“Sebetulnya bang kita ngeluh dengan kerjaan ini, karena mau membelah batu bodemnya hilang, mau ngaduk, airnya tidak ada, mau ngambil di sawah di marahin sama yang punya sawah, karena tidak di sediakan tong penampungan air. Terus kita bingung mau ngambil air dimana,” bebernya.
Ia juga mengungkapkan seringnya keterlambatan material, dan prilaku oknum pemasok. Parahnya lagi, gaji mereka yang harus mereka terima diundur-undur.
“Semen sering telat, dan kita selalu di atur atau di komplen sama yang nge- Sub barang, seolah dia pelaksananya. Dari kemarin bang kita kerja cuma berdua yang enam orang berhenti karena tidak jelas hitungannya. Kita kerja sudah delapan hari, kata pelaksananya hitung-hitungan kerjaan yang sudah beres ternyata sampai saat ini belum juga di bayar selalu di undur-undur terus anak istri kita juga butuh makan bang.” Ungkapnya mengeluh.
Di cecar siapa pelaksananya, pekerja menjawab kalau pelaksananya adlah Juadi.
“Juadi, selaku pengesub matrial yang sering ngatur kerjaan kita, pak Duloh sebagai penyedia pekerja dan pak Ruben sebagai pelaksananya,” pungkasnya.
Botv mencoba mengonfirmasi Ruben selaku pelaksana melalui via WhatsAp untuk menanyakan terkait temuan BOTV dilapangan yang diduga tidak sesuai, pasalnya, pohon kelapa tersebut berada di dalam TPT.
Ruben mengungkapkan, kalau pohon kelapa tersebut tidak boleh di tebang oleh orang dinas. Namun saat di tanya siapa orang dinasnya Ruben pun terdiam, enggan menjawabnya,
Adanya keluhan pekerja dan amburadulnya pekerjaan dilapangan membuat miris dan teriris, bukan saja pekerjaan yang buruk, upah yang menjadi hak para pekerja yang seharusnya diterima tepat waktu diundur-undurr, sementara mereka dituntut untuk hasil yang maksimal.
Untuk itu, kepada dinas terkait dan APH untuk segera turun tangan menyikapi dugaan permasalahan yang ada pada pembangunan TPT tersebut.
Bukan tidak mungkin adanya dugaan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi yang dapat merugikan pekerja dan keuangan negara. [As]
