Pengawasan Bina Marga Dinilai Lemah
Kota Serang [Banten] botvkalimayanews.com||Proyek rekonstruksi jalan beton ruas Masigit–Terumbu menuai sorotan publik.
Pasalnya, retakan yang muncul dalam waktu relatif singkat memunculkan dugaan lemahnya pengawasan teknis dari pihak terkait, khususnya pengendalian mutu di lapangan.
Pantauan di lokasi, sejumlah titik pada badan jalan menunjukkan keretakan yang memanjang dan melintang di badan jalan hal ini mengindikasikan adanya potensi kegagalan konstruksi dini.
Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah uang negara, dan masih dalam masa pekerjaan.
Akibat dugaan ketidakbecusan pengerjaan pada proyek ini, pihak yang berwenang didesak agar segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk melakukan pembongkaran dan pengerjaan ulang pada bagian yang terdampak.
Sumber awak media menilai, kerusakan dini ini diduga berpotensi merugikan keuangan negara, dan dapat membahayakan para pengguna jalan.
“Ini bukan sekadar retak biasa. Kalau sejak awal sudah bermasalah, patut diduga ada yang tidak beres, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan,” ujar sumber, Selasa (05/05/26).
Dalam konteks teknis, keretakan pada beton bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi, proses curing (perawatan beton) yang tidak optimal, hingga beban lalu lintas yang belum seharusnya melintas. Namun demikian, semua hal dugaan ketidakberesan tersebut tetap membutuhkan verifikasi dari pihak yang paling berwenang menangani kasus ini.
Sorotan utama mengarah pada fungsi pengawasan. Dugaan ini menguat bahwa peran pengendalian dari instansi terkait, termasuk pengawas di lapangan dan konsultan, sepertinya belum berjalan maksimal melakukan fungsinya.
Sehingga hal ini memicu persepsi publik tentang potensi lemahnya kontrol terhadap mutu pekerjaan.
Upaya konfirmasi terus dilakukan guna mendapatkan penjelasan komprehensif terkait kondisi di lapangan.
Hingga berita ini tayang, pihak pelaksana proyek dan instansi terkait belum memberikan keterangan resminya.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proyek infrastruktur publik jangan dilaksanakan hanya sekadar formalitas dan retorika.
Pengawasan yang kuat dan independen menjadi kunci agar kualitas pembangunan maksimal, dan keuangan negara tidak dikorbankan.
Publik menunggu langkah tegas dari pihak yang berwenang, untuk segera melakukan evaluasi; audit teknis, evaluasi kontraktor, pembongkaran fisik dan pembangunan ulang untuk menjamin kualitas infrastruktur yang maksimal demi menyelamatkan keuangan negara dari oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya. [Sup]
Editor: APS
IWO-INDONESIA
