Oleh: Kamaludin, SE.
Ketum DPP Gerakan KAWAN
Gelombang protes mahasiswa dan masyarakat yang menggelegar dalam beberapa hari terakhir bukanlah gejala spontan tanpa sebab.
Kerusuhan yang terjadi, mulai dari penjarahan rumah anggota DPR RI, penonaktifan sejumlah figur publik oleh partai politiknya, hingga pembakaran Gedung DPRD Makassar dan serangan massa ke Mako Brimob, menandai semakin rapuhnya hubungan antara rakyat dengan elit politik.
Ini bukan semata persoalan “oknum massa anarkis”, melainkan manifestasi dari krisis kepercayaan publik yang terus membusuk.
Kemarahan publik dipicu oleh perilaku elit yang dinilai arogan, jauh dari kepentingan rakyat, dan gagal membangun komunikasi politik yang menyejukkan. Sayangnya, sebagian media sosial justru memperkeruh keadaan dengan banjir provokasi, hoaks, dan framing yang menyesatkan. Akibatnya, ruang publik kita berubah menjadi arena yang mudah tersulut emosi, di mana aspirasi bercampur dengan anarki, dan demokrasi kehilangan batas antara kebebasan dan kekacauan.
Banten: Laboratorium Demokrasi di Tengah Gejolak Nasional
Dalam situasi genting ini, Banten berpotensi menjadi contoh positif bagi daerah lain. Aksi mahasiswa di Kota Serang sempat memanas, namun berangsur terkendali setelah Gubernur Andra Soni dan Kapolda Banten turun langsung berdialog dengan massa.
Kapolda Banten khususnya patut diapresiasi karena menunjukkan model kepemimpinan kepolisian yang proaktif dan komunikatif: hadir di lapangan, mendengar aspirasi, tetapi tetap menjaga garis hukum.
Kehadiran aparat dalam format dialog semacam ini bukan sekadar strategi taktis, melainkan pesan simbolis bahwa negara tidak hanya hadir dengan gas air mata dan pentungan, melainkan juga dengan telinga yang mau mendengar.
Pendekatan ini harus diperluas, sehingga Banten bisa tampil sebagai etalase de-eskalasi nasional: sebuah bukti bahwa demokrasi bisa berjalan tanpa harus dibayar dengan kerusuhan.
Kritik atas Respons Elit Politik.
Sayangnya, respons elit politik di tingkat nasional masih jauh dari harapan. Penonaktifan sejumlah anggota DPR RI oleh partainya terkesan hanya langkah darurat untuk meredam amarah publik, bukan solusi substansial atas kegagalan representasi politik. Di sisi lain, framing yang muncul justru menguatkan citra bahwa partai hanya peduli menjaga citra, bukan memperbaiki relasi dengan rakyat.
Dalam perspektif akademis, ini mencerminkan lemahnya political accountability dan rapuhnya mekanisme kontrol internal. Ketika partai gagal mendisiplinkan kader sejak awal, publik akhirnya yang menanggung akibat berupa kerusuhan.
Langkah Strategis untuk Banten.
Gerakan KAWAN mendorong agar Banten mengambil tiga langkah strategis dalam 72 jam ke depan:
1. Gubernur Banten segera menerbitkan Surat Edaran tentang Etika Komunikasi Publik Krisis, yang melarang seluruh pejabat publik, ASN, maupun pimpinan lembaga pendidikan mengeluarkan pernyataan provokatif. Komunikasi publik harus satu pintu melalui Crisis Communication Unit (CCU) agar hoaks bisa dipatahkan dengan cepat.
2. Polda dan Kejati Banten perlu menegakkan hukum dengan prinsip diferensiasi: membedakan tegas antara demonstran damai, pelajar yang ikut-ikutan, dan pelaku kriminal murni.
Demonstrasi adalah hak konstitusional, tetapi penjarahan dan pembakaran adalah tindak pidana yang harus diproses transparan dan adil.
3. Kampus dan media di Banten harus aktif dalam edukasi publik. Kampus perlu menghidupkan forum dialog mahasiswa sebagai kanal aspirasi, sementara media dan influencer mengedepankan prinsip verify-then-amplify agar tidak menjadi corong provokasi.
Himbauan kepada Kader Gerakan KAWAN.
Sebagai organisasi yang berakar dari gerakan sosial, kami menyerukan kepada seluruh kader Gerakan KAWAN se-Indonesia untuk mengambil peran aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Kader KAWAN harus menjadi contoh, bukan bagian dari masalah. Tugas kita adalah memastikan aspirasi rakyat tersampaikan tanpa menambah bara provokasi.
Kita harus tegas membedakan antara perjuangan konstitusional dengan tindak kriminal. Demokrasi boleh bergemuruh, tetapi tidak boleh berubah menjadi amukan yang meluluhlantakkan tatanan.
Penutup: Jalan Keluar dari Krisis.
Krisis ini harus dipandang sebagai kesempatan untuk membenahi relasi negara dan rakyat. Ketika komunikasi publik gagal, ketika elit politik abai, dan ketika aparat hanya hadir dengan pendekatan represif, maka yang lahir adalah lingkaran kekerasan. Sebaliknya, ketika pemimpin daerah berani membuka ruang dialog, ketika aparat menegakkan hukum dengan adil, dan ketika masyarakat sipil memilih jalan damai, maka yang lahir adalah kepercayaan baru.
Banten bisa menjadi contoh bahwa di tengah gejolak nasional, selalu ada ruang untuk solusi yang beradab.
Sebuah ruang di mana negara tidak kehilangan wibawa, rakyat tidak kehilangan hak, dan demokrasi tetap terjaga dari jebakan anarki.
Gerakan KAWAN menegaskan: stop provokasi, jaga demokrasi, rawat kebersamaan.
Mari kita buktikan bahwa bangsa ini masih punya akal sehat untuk keluar dari krisis dengan kepala tegak, bukan dengan luka baru.
[Redaksi]
