Saprudin
Wakil Pemimpin Redaksi
Indonesia sekilas, tampak damai dan stabil. Namun, di balik ilusi ketenteraman ini, realitas yang dihadapi rakyat terutama kelompok masyarakat kecil terus menunjukkan wajah yang suram.
Mereka dituntut memenuhi kewajiban pajak yang kian membebani, sementara akses terhadap pekerjaan layak masih menjadi kemewahan yang sulit diraih.
Ironi semakin terasa ketika proses memperoleh pekerjaan diwarnai oleh pungutan (liar) administratif yang tinggi dan mencekik, menembus angka puluhan bahkan ratusan juta rupiah.
Tak sampai disitu, Seolah belum cukup, mereka yang akhirnya berhasil memperoleh pekerjaan pun langsung dicekik dengan dibebani pajak penghasilan, sehingga menambah rantai tekanan yang tak berkesudahan.
Namun aneh ! di tengah maraknya pembangunan dan pertumbuhan industri, namun tingkat pengangguran masih tetap tinggi.
Loker Pribumi.
Perusahaan-perusahaan berdiri megah di dekat pemukiman masyarakat, namun lapangan pekerjaan masih menjadi barang langka bagi pribumi.
Fenomena ini bukan sekadar kebetulan; ini adalah konsekuensi dari kerakusan para oknum tokoh, hingga pemangku kepentingan berkuasa, baik intern perusahaan maupun pihak lain, para oknum pemerintah dan lainnya yang merasa punya kuasa, lebih mementingkan akumulasi kekayaan mereka daripada kesejahteraan rakyat (disekitarnya).
Alih-alih menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, mereka bahkan malah membangun tembok eksklusivitas yang kian memperlebar jurang kesenjangan, menebar harapan jadi bumbu dalam obrolannya.
Para pemimpin berkuasa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang menjadi harapan masyarakat seakan kehilangan visi, malah seperti tergerus dan ikut hanyut dalam lingkaran hitam.
Mereka tidak lagi menoleh sekelilingnya, yang mereka peduli adalah kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Pemerintahan yang ideal semestinya mengutamakan kesejahteraan kolektif, bukan bertransformasi menjadi bagian alat untuk memperkaya diri.
Kita tidak boleh terus membiarkan fenomena ini berlarut-larut tanpa perlawanan.
Indonesia harus kembali kepada prinsip dasar keadilannya menjadi rumah bagi seluruh rakyatnya, bukan hanya bagi mereka yang memiliki kuasa.
Saatnya rakyat bersuara, saatnya keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Negara yang berdaulat adalah negara yang berpihak pada rakyatnya, bukan hanya pada elite berkuasa yang terus membangun imperium kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Pernyataan atau situasi yang tampaknya bertentangan dengan logika atau kebenaran umum, namun pada kenyataannya mengandung kebenaran atau makna yang mendalam.
Salam Redaksi.
