Oleh : SUGENG WARAS
Reformasi, adalah gerakan perubahan secara drastis dan sistematis dari yang lama kearah yang lebih baik untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan dan hukum
Transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat
lain menggunakan sarana bergerak,seperti kendaraan atau bantuan lain
Dalam kesempatan ini penulis membatasi tindakan atau kegiatan Reformasi, meskipun Reformasi atau transformasi keduanya sah sah saja selama beragumentatif
Setidaknya ada lima hal yang dipandang krusial, yaitu terkait :
1. Sejarah
2. Tugas pokok terhadap Negara
3. Enviromental
4. Struktur
5 Kultur
Sejarah kelahiran Polri berbeda dengan TNI, dimana Polri merupakan warisan dari penjajah Belanda, sedangkan TNI lahir dari rakyat karena tuntutan suasana dan situasi kebatinan untuk melawan dan memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasan dari belenggu penjajah
Niat, tekad dan ketulusan antara TNI dan Polri berbeda meskipun dibekali dan di pedomani doktrin masing masing namun berbeda baik kesatuan maupun perorangan
Secara kesatuan TNI mempedomani SAPTA MARGA, sedangkan secara perorangan dibekali SUMPAH PRAJURIT dan 8 TNI WAJIB
Sedangkan Polisi dibekali secara kesatuan TRI BRATA dan secara perorangan dibekali CATUR PRASETYA POLRI
Jika kita telusuri, doktrin TNI digagas oleh sekumpulan Jendral senior, seperti Jendral A H Nasution dkk di Jakarta, sedangkan doktrin POLRI digagas konon oleh polisi berpangkat AKBP dkk yang saat itu menjabat Kepala Sekolah PTIK di Sukabumi
Jika dikaji, doktrin TNI baik untuk perorangan atau kesatuan masing masing terukur dan manusiawi, sedangkan untuk doktrin Polri ada kekurangan mendasar pada doktrin kesatuan ( TRI BRATA ) dimana pada poin kedua yang berbunyi :MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN, KEADILAN DAN KEMANUSIAAN…. dst,
Ini berbeda dengan doktrin kesatuan TNI yang menyinggung KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN dst….
Jadi ada perbedaan makna yang menyolok antara TNI dan POLRI, dimana Doktrin POLRI tidak menyinggung KEJUJURAN, padahal benar belum tentu benar, sebaliknya salah belum tentu salah jika yang menilai orang yang tidak JUJUR
Jadi nilai KEJUJURAN dalam doktrin POLRI tidak ada atau tidak disinggung
Disisi lain, dalam doktrin kesatuan maupun perorangan TNI, semuanya terukur, dimana untuk kesatuan jangkauanya lebih luas dan lebih berat, untuk bekal organisasi ( orang banyak ), misalnya pada poin nomer satu dalam Sapta Marga, berbunyi : Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersendikan Pancasila
Sedangkan untuk perorangan terukur dan manusiawi untuk dilakukan oleh manusia normal ( kebanyakan), contoh : patuh dan taat kepada atasan, memegang segala rahasia tentara sekeras kerasnya
Disisi lain doktrin perorangan POLRI sangat tidak terukur karena tidak mungkin secara perorangan mampu melaksanakan tugas tugas yang begitu luas dan berat, seperti pada CATUR PRASETYA POLRI yang berbunyi :
Sebagai insan Bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk :
Meniadakan segala bentuk Gangguan Keamanan, Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, Menjamin kepastian berdasarkan hukum, memelihara perasaan tentram dan damai…yang sangat tidak masuk akal dilakukan oleh seorang bayangkara sebagai manusia biasa
Jadi ENVIRO MENTAL (doktrin / etika moral) Doktrin TRI BRATA dan CATUR PRASETYA POLRI perlu dievaluasi dan dibenahi
Ditinjau dari Tugas Pokok Terhadap Negara harus dievaluasi dan dibenahi agar antara pelindung, pengayom dan pelayanan tidak rancu dan tidak bertabrakan dengan tugas tugas penegakan Hukum
Dari STRUKTUR organisasi, terutama puncak pimpinan Polri, berada dibawah langsung Presiden, perlu dievaluasi dan dibenahi, sebagai non Combatan selayaknya KAPOLRI dibawah kementerian MENDAGRI, biar ada keseimbangan dengan PANG TNI dibawah MENHAN
Sedangkan secara KULTUR, ini yang paling parah, harus dievaluasi dan dibenahi agar tidak tumpang tindih dan berlebihan
Demikian sekelumit pemikiran dari penulis secara singkat dan kulit / benang merah sebagai masukan yang memang berakibat pada Reformasi total baik sumber, wadah, pendidikan dan lain lain
Bandung, 14 Oktober 2025
[Redaksi]
