“Dialihkan alokasinya kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem”
Jakarta||botvkalimayanews.com||Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mencoret lebih dari satu juta penerima Bantuan Sosial (Bansos).
Kebijakan tersebut mengacu dari hasil verifikasi dan validasi ulang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan hasil pemutakhiran data terbaru, sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dinilai tidak lagi layak menerima bantuan.
Gus Ipul menyampaikan hal tersebut di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (28/05/2025) petang.
“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas, artinya kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Kemensos dikutip dari laman nesitimes.com.
Dengan demikian, Gus Ipul menyatakan 1,8 juta KPM tersebut tidak akan menerima Bansos pada triwulan II 2025.
Sebagai gantinya, pemerintah akan mengalihkan alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul mengatakan pemerintah mulai menyalurkan Bansos triwulan II tahun 2025 untuk 16,5 juta KPM.
Nilai total bantuan mencapai Rp10 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Gus Ipul mengatakan setelah penyaluran ini, pihaknya akan terus melakukan pemutakhiran data.
Adapun pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur yakni jalur formal melalui integrasi data antar lembaga.
Kemudian jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.
Proses validasi dan verifikasi ini dilakukan oleh Kemensos yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selain itu, proses ini juga melibatkan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan ground check.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II.
“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” tuturnya.
Amalia menjelaskan proses pemutakhiran data ini memadukan hasil survei BPS, data administrasi, dan juga rekonsiliasi dengan Dukcapil.
Seluruh data yang telah dimutakhirkan, kemudian diserahkan kepada BPKP untuk validasi akhir agar meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Bansos. [Redaksi]
