Medan [Sumut] botvbanten.com|| DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPW IWO-I) Sumatera Utara mengadakan pertemuan rapat koordinasi lintas program dan lintas sektoral.
Acara ini dilaksanakan di Sekretariat DPW IWO-I Sumut, Jalan Menteng 7 Perumahan Menteng Indah Blok B-I No. 22 Medan Sumatera Utara, Selasa (17/07/2024) sekira pkl. 11.00 Wib – pkl 14.00 Wib.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian seluruh pengurus IWO-I dan jajaran se-kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara.
Sesuai tugas pokok dan peran serta media dalam menyampaikan informasi kepada publik, serta peningkatan SDM sehingga mutu pelayanan informasi berkualitas dan berkualitas, memberikan edukasi ditengah masyarakat.
Terlebih untuk mencegah terhadap berita hoaks atau informasi fitnah yang dapat menimbulkan meresahkan dan kegaduhan ditengah masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPW IWO-I Sumut, Sekretaris dan Wakil Bendahara, serta sejumlah pengurus bidang-bidang.
Turut hadir sebagai peserta undangan dari DPD IWO Deli Serdang.
Acara ini dibuka oleh Ketua IWO-I Sumut, Ratno SH, MM didampingi Sekretaris, Budi Sudarman dan Bendahara, Hariaty Panggabean. Pertemuan berlangsung sederhana dengan santai dan relaks.
Ditegaskan Ratno SH, MM., salah satunya adalah visi dan misi sesuai di dalam AD/ ART IWO-I, dimana diperlukan kerjasama dalam meningkatkan fungsi dan peran serta media yang tergabung di bendera IWO Indonesia.
“Kekompakan sesama media-media yang tergabung di bendera IWO-I harus terus ditingkatkan, baik kualitas dan kuantitas, sehingga dapat menghasilkan karya tulis yang berbobot dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Tidak cukup itu, tapi ada rasa memiliki dan kepedulian terhadap sesama profesi,” ujar Ratno SH, MM yang juga Pemimpin Redaksi RADARINDO.CO.ID didampingi Ketua DPD IWO-I Deli Serdang.
Lebih jauh di sampaikan Ratno, terlebih menjelang Pilgub Sumut dan Pilkada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, maka seluruh unsur pengurus jajaran DPW IWO-I Sumut bisa mengajukan kerjasama menjadi media partner kepada para kandidat, dengan tetap menjaga independensi media sesuai Undang-undang pokok pers nomor 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.
Oleh karena itu, ujar Ratno SH, MM lagi, martabat organisasi pers harus dijaga untuk tidak tercoreng.
Karenanya, bagi pengurus DPD IWO-I se Kabupaten/ Kota yang sudah terbukti sesuai SK Pengangkatan sebaliknya melaporkan ke Kesbangpol setempat untuk di verifikasi data.
Kenapa harus kompak ? Tegasnya, Pers sesungguhnya salah satu pilar dalam penegakan Supremasi hukum. Maka rapatkan barisan untuk satu suara untuk keadilan. Salah satu contoh terhadap kasus wartawan dari Kabupaten Karo, Sempurna Pasaribu yang tewas bersama keluarga karena rumah korban dibakar diduga akibat pemberitaan perjudian dan narkoba.
“Seperti pada kasus wartawan Sempurna Pasaribu tersebut, tugas kita sebagai pers harus membongkar dalang intelektual dibalik kasus tersebut. Maka ketika DPW atau DPD IWO-I menyampaikan rilis berita semua media yang tergabung di bendera IWO INDONESIA harus mempublikasikan berita-berita tersebut. Bahkan Dewan Pers dan organisasi lain telah mengecam tindakan tak berprikemanusiaan,” tegas Ratno SH, MM yang juga Ketua Lembaga Republik Corruption Watch (RCW) Sumut.
Bukan hanya itu, tandasnya lagi, ada beberapa berita penting lainya seperti pencabulan anak dibawah umur, KDRT, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) lain -lain. Tugas kita harus mempublikasikan agar Aparat Penegak Hukum segera mengambil sikap. Maka pers agar terus bersinergi dengan lembaga yudikatif.
“Maka, kapasitas dan status pengurus DPD IWO-I harus jelas, lazimnya setelah mendapat SK Pengangkatan maka sebaiknya diadakan pelantikan pengurus DPD IWO-I, sehingga Forkopimda termasuk masyarakat mengetahui keberadaan organisasi yang kita pimpin,” ungkapnya.
Anehnya, ada beberapa pengurus DPD IWO-I sejak menerima SK Pengangkatan, mereka beraudiensi dan kemudian “mati suri”. Tapi celakanya, Ketua dan pengurusnya masih cuap-cuap di media mengaku anggota IWO-I.
Pengurus yang seperti ini hanya melakukan azas manfaat dan berlindung di IWO-I agar usahanya terbentengi.
“Mereka tidak punya sekretariat dan kemana-mana hanya jualan proposal saja. Kami pengurus DPW IWO-I Sumut akan menyurati DPRD, Bupati atau Walikota serta Polres setempat untuk tidak mengindahkan itu.
Jika mereka masih membawa-bawa nama IWO-I kita tidak akan segan-segan mengambil sikap, serta akan membekukan kepengurusan, tegasnya.
“Keberhasilan membangun komitmen sangat ditentukan kesinambungan lintas program dan lintas sektoral bagi DPW dan DPD IWO-I se-Sumatera Utara, dengan upaya mendayagunakan segenap potensi personil IWO-I yang ada”, tandasnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPD IWO-I Deli Serdang, Ibrahim Siregar mendukung statemen Ketua DPW IWO-I Sumut. Maka untuk itu diperlukan penguatan terintegrasi dari semua pihak. Sehingga keberadaan IWO-I dapat menjadi media partner lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif dan BUMN guna mempublikasikan kegiatan resmi kepada publik.
Setidaknya dapat memberi edukasi dan motivasi membangun, ujar pria yang biasa disapa Baem Siregar.
[Jhon/IWO-I Sumut]
