Perlindungan Saksi Dalam Perkara Pidana

Dalam proses pidana, saksi mempunyai posisi yang sangat penting karena keterangan saksi dapat membantu mengungkap suatu tindak pidana.

Masalahnya, seseorang yang mengetahui suatu kejahatan terkadang justru menghadapi risiko karena berani memberikan keterangan.

Misalnya:

✓ Diancam, diintimidasi, diteror, dibuntuti, ditekan agar mengubah keterangan

✓Keluarganya diancam

✓ Pekerjaannya terganggu

✓ Identitasnya disebarluaskan

✓ bahkan keselamatan jiwa dan harta bendanya terancam.

Karena itu; Hukum tidak hanya meminta seseorang “berani menjadi saksi” Tetapi negara juga berkewajiban menciptakan kondisi agar saksi aman ketika memberikan keterangan.

𝗗𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺.

UU No. 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi & Korban.

UU No. 3 Tahun 2026 bahkan menegaskan :

✓ Tujuan pelindungan adalah memberikan rasa aman;

✓ Kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli dalam setiap proses peradilan pidana.

𝗔𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗸𝘀𝘂𝗱 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗸𝘀𝗶?

Pasal 1 angka 2 UU :

 ✓ Seseorang yang memberikan keterangan;

✓ Mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, atau;

✓ Orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa.

Ini sejalan dengan perluasan konsep saksi dalam KUHAP baru.

Dalam hukum acara pidana saat ini, konsep saksi tidak lagi sesempit pemahaman: “Saksi adalah orang yang melihat langsung kejadian.”

Seseorang yang menguasai data atau informasi yang berkaitan dengan perkara juga dapat memiliki kedudukan sebagai saksi sesuai ketentuan yang berlaku.

𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘀𝗮𝗷𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗽𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻?

Menurut UU No. 3 Tahun 2026, Perlindungan tidak hanya diberikan kepada Saksi dan Korban.

Pasal 5 menyebutkan bahwa yang berhak memperoleh perlindungan  hukum dalam perkara pidana adalah :

✓ Saksi;

✓ Korban;

✓ Saksi Pelaku;

✓ Pelapor;

✓ Informan, dan/atau;

✓ Ahli.

𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝘀𝗲𝘁𝗶𝗮𝗽 𝘀𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗼𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗽𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗟𝗣𝗦𝗞?

Tidak otomatis. Menurut Pasal 5 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2026, perlindungan diberikan kepada subjek yang:

✓ Mengalami Ancaman, dan/atau;

✓ Berada dalam situasi khusus.

berdasarkan:

✓ penilaian LPSK, dan/atau;

✓ penetapan atau putusan pengadilan.

Apa yang dimaksud “Ancaman”?

Menurut  UU 3/2026, ancaman bukan hanya ancaman fisik.

Ancaman dapat berupa perbuatan yang menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui:

✓ uang digital;

✓ teknologi informasi;

✓ transaksi elektronik.

Yang membuat Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli merasa takut atau dipaksa;

Melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan pemberian keterangan kesaksiannya.

𝗔𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗸𝘀𝘂𝗱 “𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗸𝗵𝘂𝘀𝘂𝘀”?

Pasal 5 ayat (4) menyebut beberapa faktor, antara lain:

✓ Tingkat kerentanan

✓ Tingkat keseriusan tindak pidana;

✓ Posisi seseorang dalam perkara;

✓ Profil tersangka/terdakwa/terpidana;

✓ Kegiatan dalam rangka pembelaan HAM;

✓ Tujuan pemberian pelindungan;

✓ Tempat tinggal di wilayah tertinggal,  terdepan, dan terluar.

Penjelasan UU memberikan contoh kelompok rentan seperti:

✓ Perempuan, anak, lansia;

✓ Masyarakat hukum adat;

✓ Penyandang disabilitas.

Relasi kuasa, ketergantungan, keterbatasan pengetahuan, dan kondisi wilayah konflik juga dapat menjadi pertimbangan.

𝗦𝗲𝗷𝗮𝗸 𝗸𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗱𝗶𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻?

Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2026 menyatakan pelindungan dapat diberikan sejak:

– Penyelidikan;

– Penyidikan;

– Penuntutan;

– Pemeriksaan di persidangan.

Bahkan dalam kondisi darurat, LPSK dapat memberikan perlindungan sesaat setelah permohonan diajukan.

Artinya; Tidak harus menunggu perkara sampai persidangan untuk meminta perlindungan.

Kalau ancaman sudah muncul pada tahap penyelidikan atau penyidikan, perlindungan dapat dimohonkan sejak tahap tersebut.

𝗛𝗮𝗸 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗶𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗲𝘀𝗮𝗸𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗶𝗸𝘁𝗶𝗸𝗮𝗱 𝗯𝗮𝗶𝗸

Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2026 memberikan perlindungan kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli yang memberikan keterangan, kesaksian, atau laporan dengan iktikad baik.

Mereka berhak:

✓ Tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan, kesaksian dan/atau laporan yang diberikan.

✓ Tidak didiskriminasi atau diberikan sanksi di tempat kerja, pendidikan, atau instansi lainnya karena memberikan keterangan/kesaksian/laporan tersebut.

✓ Bahkan apabila terdapat tuntutan hukum terhadap mereka terkait keterangan atau kesaksian tersebut, tuntutan hukum itu wajib ditunda sampai perkara yang dilaporkan atau diberi kesaksian telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Tetapi hanya berlaku kepada yang memberi kesaksian “dengan iktikad baik.”

𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝘀𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗯𝗶𝘀𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗿𝘂𝗺𝗮𝗵 𝗮𝗺𝗮𝗻?

UU No. 3 Tahun 2026 memperkuat kewenangan LPSK. Pasal 28 memberikan kewenangan kepada LPSK untuk antara lain:

✓ Mengubah identitas terlindung;

✓ Mengelola dan menentukan standar rumah aman;

✓ Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman:

✓ Melakukan pengamanan dan pengawalan;

✓ Melakukan pendampingan dalam proses peradilan;

✓ Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait;

✓ Bahkan memberikan peringatan kepada pelaku atau pihak lain yang memberikan ancaman agar menghentikan ancamannya.

𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻?

Lembaga yang mempunyai tugas utama adalah LPSK Lembaga Pelindungan Saksi & Korban. Pasal 25 menegaskan bahwa  :

– LPSK adalah lembaga negara;

– Yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;

– Bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Pasal 26: LPSK bertugas memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada:

– Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli

– Dalam setiap proses peradilan pidana.

𝗔𝗽𝗮 𝘀𝗮𝗷𝗮 𝗸𝗲𝘄𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗟𝗣𝗦𝗞?

Pasal 28, LPSK antara lain dapat;

– Meminta keterangan;

– Meminta dokumen;

– Meminta informasi;

– Perkembangan perkara dari penegak hukum;

– Mengubah identitas terlindung;

– Menyediakan rumah;

– Merelokasi terlindung;

– Melakukan pengamanan dan pengawalan;

– Mendampingi dalam proses peradilan;

– Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait;

– Memberikan peringatan kepada pihak yang mengancam.

Ini menunjukkan bahwa LPSK bukan sekadar lembaga administratif yang menerima permohonan perlindungan.

𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻?

Secara sederhana yang dapat meminta perlindungan adalah; Saksi sendiri, atau keluarganya, atau kuasa hukumnya, atau pejabat yang berwenang.

Dasarnya Pasal 51 UU 3/2026.

– Kalau seorang saksi merasa takut memberikan keterangan karena ada ancaman;

– Dia tidak perlu menunggu sampai ancaman tersebut benar-benar menjadi kekerasan.

– Risiko dan ancaman harus segera didokumentasikan dan dilaporkan.

𝗔𝗽𝗮 𝗯𝗲𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗽𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗻𝗴𝗸𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻?

Bentuknya dapat mencakup:

– Pengamanan;

– Pengawalan;

– Pendampingan;

– Rumah ama;

– Relokasi;

– Perubahan identitas;

– Perlindungan keluarga;

– Perlindungan harta benda;

– Pendampingan dalam persidangan;

– Bentuk dukungan lain sesuai kebutuhan.

Kewenangan tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 28 UU 3/2026.

Salam Hukum Berkeadilan…!!!