Bayangkan seseorang melamar kerja di sebuah perusahaan besar menggunakan dokumen ijazah yang bermasalah.
Ketika kebohongannya terbongkar di pengadilan dan perusahaan bersiap memecatnya, orang itu buru-buru menyerahkan surat pengunduran diri lalu dengan santai menuntut uang pensiun seumur hidup, rumah mewah, dan pengawal pribadi dari uang perusahaan.
Terdengar tidak masuk akal? Itulah gambaran paling sederhana dari upaya penyelundupan hukum terkait klaim fasilitas mantan Wakil Presiden.
Menganggap seorang Wakil Presiden yang mundur akibat cacat syarat administrasi tetap berhak mengantongi pensiun Rp20,16 juta per bulan seumur hidup, rumah mewah dari negara, dan pengawalan Paspampres adalah pemutarbalikan logika hukum.
Fasilitas dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 dirancang sebagai penghormatan negara bagi pejabat yang menuntaskan tugasnya secara sah, bukan hadiah hiburan bagi pejabat yang melarikan diri dari proses pemakzulan akibat gugurnya syarat konstitusional pencalonan.
Jangan memotong pasal seenaknya demi membenarkan akal-akalan hukum. Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 secara tegas mengunci syarat bahwa uang pensiun penuh 100%, rumah kediaman dari negara, dan pengawalan Paspampres hanya diberikan kepada Wakil Presiden yang “berhenti dengan hormat”.
Mundur mendadak setelah dokumen syarat pendidikannya dibatalkan pengadilan apalagi saat 120 anggota DPR sedang menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sama sekali bukan berhenti dengan hormat, melainkan manuver kabur dari vonis pemakzulan Pasal 7A UUD 1945.
Lebih mendasar lagi, dalam aturan Hukum Administrasi Negara (UU Nomor 30 Tahun 2014), jika dokumen syarat pencalonan terbukti cacat hukum, maka surat keputusan penetapannya sebagai pejabat negara otomatis batal demi hukum sejak hari pertama (ex tunc).
Bahasa sederhananya: secara hukum, ia tidak pernah sah menjadi Wakil Presiden.
Karena tidak pernah sah menjabat, mustahil ia bisa menyandang gelar “Mantan Wakil Presiden” untuk menagih uang pensiun dari pajak rakyat.
Jangankan menuntut rumah mewah dan tunjangan seumur hidup, pejabat yang statusnya batal demi hukum justru wajib mengembalikan seluruh gaji dan fasilitas negara yang terlanjur dinikmati sejak hari pertama dilantik, sekaligus mempertanggungjawabkan dokumen bermasalah tersebut di pengadilan pidana!
Lima Alasan Hukum Mengapa Hak Pensiun Itu Gugur Total.
Bukan Berhenti dengan Hormat: Pasal 6 UU 7/1978 hanya memberi pensiun, rumah, dan Paspampres bagi Wapres yang purnatugas secara terhormat, bukan yang mundur demi menghindari pemakzulan di DPR.
Jabatan Batal Sejak Hari Pertama: Berdasarkan UU 30/2014, gugurnya syarat pendidikan di pengadilan membuat penetapan KPU batal sejak awal (ex tunc), sehingga status “Mantan Wapres” otomatis tidak pernah ada.
Pantang Memanen Hasil Curang: Prinsip hukum Nullus Commodum Capere Potest De Sua Iniuria Propria melarang siapa pun menikmati keuntungan finansial negara dari cacat prosedur yang dibuatnya sendiri.
Wajib Mengembalikan Gaji: Pejabat yang statusnya batal demi hukum tidak berhak menuntut pesangon, melainkan wajib mengembalikan seluruh gaji dan fasilitas negara yang dipakai sejak hari pelantikan.
Pintu Masuk Pidana Murni: Hilangnya jabatan akibat cacat dokumen membuka jalan penuntutan pidana pemalsuan akta otentik (Pasal 263 dan 266 KUHP) serta pengusutan kerugian keuangan negara.
Kunci Penutup Celah di Parlemen.
Mengundurkan diri tepat sebelum dipecat adalah trik klasik untuk menyelamatkan hak pensiun dan fasilitas negara.
Agar akal-akalan ini mati total dan tidak membebani APBN, desakan masyarakat kepada DPR dan MPR harus dikunci pada satu tuntutan mutlak: MPR dilarang menerima surat pengunduran diri sepihak dan wajib menuntaskan proses HMP hingga terbit Ketetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Hanya dengan ketetapan resmi tersebut, Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara memiliki kunci hukum yang sah untuk menolak pencairan satu rupiah pun dana pensiun maupun pengadaan rumah mewah dari uang rakyat.
Salam Hukum Berkeadilan
