Ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis siang, 23 Juli 2026, menjadi saksi bisu atas sebuah putusan krusial yang menorehkan sejarah baru dalam yurisprudensi hukum pidana Indonesia di masa transisi.
Majelis Hakim secara meyakinkan menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan eksepsi (nota keberatan) dari terdakwa Dokter Tifa beserta tim penasihat hukumnya.
Putusan ini tidak hanya melepaskan terdakwa dari jerat dakwaan sementara, tetapi juga menjadi tamparan keras sekaligus wadah edukasi hukum terkait penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinyatakan Batal Demi Hukum (nietig van rechtswege).
Keputusan ini bertumpu pada pertimbangan hukum yang matang: dakwaan JPU dinilai kabur, tidak cermat, dan tidak jelas (Obscuur Libel).
Investigasi atas dokumen persidangan menunjukkan adanya kelemahan fatal dalam konstruksi hukum yang dibangun oleh pihak penuntut.
JPU kedapatan merumuskan dakwaan yang ambigu, yakni terjadinya pencampuran yang tidak sistematis antara pasal-pasal dalam KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang telah resmi berlaku sepenuhnya pada tahun 2026 ini.
Dari kacamata hukum pembelaan, putusan ini adalah kemenangan telak bagi akal sehat dan kepastian hukum.
Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebuah surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
Pelanggaran terhadap syarat materiil ini berakibat fatal: dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
Ketidakjelasan (Obscuur Libel) dalam kasus Dokter Tifa berakar pada kegagalan penuntut umum memahami masa transisi hukum pidana.
Dalam merumuskan dakwaan subsideritasnya, JPU terjebak dalam ambiguitas penerapan hukum.
Di sinilah Majelis Hakim hadir sebagai penjaga gawang keadilan dengan membangkitkan kembali ruh Asas Lex Favor Reo.
Asas Lex Favor Reo (hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa) adalah asas fundamental yang berfungsi sebagai jembatan emas dalam masa transisi perubahan undang-undang.
Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) KUHP Lama yang kini semangatnya diteruskan dan dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), secara eksplisit dinyatakan: “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan yang baru, kecuali peraturan yang lama meringankan bagi pelaku.”
Prinsip ini secara imperatif mewajibkan hakim dan semestinya JPU sejak tahap penuntutan untuk menerapkan aturan hukum yang paling meringankan bagi pelaku jika terjadi pergeseran atau perubahan norma pidana.
Pencampuran dalil yang dilakukan JPU tanpa pemisahan yang jelas mana yang lebih menguntungkan terdakwa, justru menciptakan kesesatan konstruksi hukum yang merugikan hak asasi terdakwa dalam melakukan pembelaan.
Batalnya dakwaan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan manifestasi dari prinsip check and balances dalam sistem peradilan pidana kita.
Melalui putusan sela ini, Majelis Hakim secara tidak langsung memberikan koreksi fundamental kepada JPU.
Hakim mengamanatkan agar JPU mengkaji kembali, memperbaiki, dan menyusun ulang konstruksi pasal dakwaan sejak awal dengan cermat dan teliti.
JPU diberikan ruang untuk mengajukan kembali dakwaannya ke persidangan PN Jakarta Timur, tentunya dengan syarat harus tegak lurus pada asas Lex Favor Reo dan tidak lagi mencampuradukkan norma secara serampangan. Ini adalah wujud nyata bahwa hukum formil diciptakan untuk membatasi kesewenang-wenangan aparatur negara dan melindungi hak warga negara.
Persidangan yang menyedot perhatian publik ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, salah satunya adalah pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo.
Kehadiran Roy di kursi pengunjung sidang memberikan suntikan moral yang kuat bagi pihak pertahanan.
Seusai persidangan, Roy Suryo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perangkat peradilan.
Dengan raut wajah lega, ia memberikan pernyataan resminya kepada awak media yang berkerumun.
“Saya sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim PN Jakarta Timur berserta perangkatnya yang telah memutuskan yang paling baik terhadap sahabat saya, Dokter Tifa.
Saya juga mengucapkan selamat kepada tim kuasa hukum dan tim pembela Dokter Tifa atas perjuangan yang luar biasa berdasarkan ilmiah, ilmu hukum dan itu tidak terbantahkan sampai hari ini,” ungkap Roy Suryo dengan nada optimis.
Bagi Roy, putusan sela ini membawa angin segar tidak hanya bagi Dokter Tifa, tetapi juga bagi tegaknya hukum transisional di Indonesia.
Lebih jauh, ia menyoroti urgensi putusan ini sebagai pedoman bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa depan, termasuk yang berpotensi menimpa dirinya.
“Semoga putusan Dokter Tifa akan menjadi yurisprudensi dan harus berlaku juga bagi kasus saya walau harus melalui proses persidangan. Dan saya terus mendukung Dokter Tifa, seorang ilmuwan muda yang luar biasa,” lanjut Roy Suryo.
Di akhir pernyataannya, dengan gaya khasnya yang lugas dan penuh simbol, Roy Suryo tampak bangga memamerkan sebuah gambar kaos yang dikenakannya.
Kaos tersebut menampilkan tulisan tebal yang sangat provokatif dan intelektual: “Dokter Tifa Akan Membedah Otak”.
Kasus ini menjadi preseden penting bagi seluruh praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas.
Bahwa dalam negara hukum (Rechtsstaat), proses pemidanaan tidak boleh dilakukan secara membabi buta.
Transisi menuju KUHP Nasional yang baru adalah momen kritis yang membutuhkan kehati-hatian ekstra dari aparat penegak hukum.
Asas Lex Favor Reo bukan sekadar pajangan di dalam teks undang-undang, melainkan detak jantung dari keadilan itu sendiri.
Masyarakat berhak tahu bahwa ketika hukum berubah, negara dilarang menggunakan hukum yang lebih kejam atau memberatkan apabila ada opsi hukum yang lebih meringankan akibat perubahan undang-undang tersebut.
Putusan PN Jakarta Timur hari ini telah menyelamatkan sistem peradilan kita dari kecerobohan administratif, sekaligus mengingatkan kita semua bahwa di ruang sidang, kebenaran formil dan hak asasi manusia adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh saling menegasikan.
Salam Keadilan.
Suwadi, SH, MH. (Advokat dan Praktisi Hukum)
