“Jangan mimpi akan mengubah daerah dan rakyatnya”
Sumbar||botvkalimayanews.com||Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyindir kepala daerah yang tidak hadir dan ikut Rakor Ketersediaan Pangan se-Sumatera Barat (Sumbar). Selasa (16/09/2025).
Diketahui salah satu kepala daerah yang tak hadir adalah Bupati dan Wakil Bupati Solok.
Mentan beberapa kali menyebut, bahwa Rakor Ketersediaan Pangan se-Sumatera Barat sangat penting, sebab program ini menjadi prioritas Presiden Prabowo.
“Jangan mimpi akan mengubah daerah. Jangan mimpi mengubah rakyatnya kalau diundang saja tidak datang,” katanya agak kesal.
Ia mengatakan demikian karena sedang membahas program dan anggaran yang akan dikucurkan untuk daerah. Program tersebut adalah pengembangan, peremajaan dan perluasan lahan kelapa, perkebunan kopi jagung.
“Ini rezeki (program dan anggaran) yang diantarkan, tapi nggak datang,” katanya.
Sebelum membahas program, Mentan sempat mengabsen kepala daerah yang datang dalam pertemuan tersebut.
Mereka diantaranya, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Pasaman Welly Suheri, Bupati Sijunjung Benny Dwipa, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati 50 Kota Safni, Wakil Bupati Padang Pariaman Mulyadi, Wakil Wali Kota Pariaman Rahmat, Bupati Agam Benni Warlis, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi dan Bupati Mentawai Rinto Wardana.
Saat mengabsen Bupati Solok, Jon Firman Pandu tidak ada yang menjawab. “Bupati Solok tak ada? siapa yang datang?” tanyanya.
Suasana hening, karena bupati maupun Wakil Bupati Chandra tidak ada di ruangan tersebut.
Amran menegaskan, Solok mendapat alokasi 2.000 hektare untuk pengembangan kopi. Namun, jika kepala daerahnya tidak serius dan mangkir dari rapat penting, program itu bisa dipindahkan ke daerah lain.
Ia menekankan pentingnya keseriusan kepala daerah dalam urusan pangan. Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberikan tekanan besar agar Indonesia bisa swasembada dalam satu tahun, bukan empat tahun.
Saat ini, stok beras nasional tercatat 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Bulog. Amran mendorong Gubernur Sumbar hingga bupati/wali kota untuk memberi tekanan kuat kepada dinas hingga tingkat kecamatan dan desa agar target swasembada bisa tercapai. [Aps]
