Botvkalimayanews.com||Direktur Muslim Arbi, mengatakan, gambar ilustratif yang beredar di media sosial bukan sekadar karya visual biasa. Namun kritik sosial yang tajam, satir politik yang mengandung kegelisahan publik, sekaligus cermin dari jarak yang kian melebar antara elite kekuasaan dan realitas rakyat.
“Tulisan “Rakyat Efisiensi, Presiden Plesiran Sana-Sini” menyiratkan sebuah ironi: ketika rakyat diminta berhemat, para pemimpin justru terlihat menikmati mobilitas kekuasaan tanpa batas,” kata Muslim Arbi kepada wartawan dalam keterangannya Jumat, (17/04/2026).
Disebutkannya, dalam ilustrasi itu, tampak dua figur yang sangat mudah dikenali publik: Prabowo Subianto dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
“Keduanya digambarkan menaiki pesawat bertuliskan “Republik Indonesia”. Simbol ini jelas: negara menjadi kendaraan kekuasaan, bukan lagi instrumen pelayanan publik semata,” kata dia.
Menurut Muslim, narasi efisiensi selama ini selalu diarahkan ke bawah. Rakyat diminta menahan konsumsi, menerima pengurangan subsidi, dan memahami keterbatasan fiskal negara.
Dalam berbagai kebijakan, efisiensi sering kali menjadi legitimasi untuk memangkas hak-hak dasar masyarakat.
“Namun pertanyaannya: apakah efisiensi juga berlaku ke atas?,” tandasnya.
Muslim menuturkan ketika pejabat negara melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, menghadiri forum internasional, atau sekadar kunjungan seremonial, publik jarang mendapatkan transparansi yang memadai soal urgensi dan manfaatnya.
Apakah setiap perjalanan itu benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat? Atau justru menjadi rutinitas kekuasaan yang jauh dari kebutuhan riil masyarakat?
Lanjutnya, Ilustrasi tersebut menyentil hal ini dengan sangat efektif. Pesawat sebagai simbol mobilitas elite menunjukkan betapa mudahnya akses kekuasaan terhadap fasilitas negara sesuatu yang kontras dengan rakyat yang harus berjuang untuk kebutuhan dasar.
Dalam politik, Muslim menegaskan, simbol sering kali lebih kuat daripada realitas itu sendiri. “Plesiran” dalam konteks ini bukan semata perjalanan fisik, tetapi metafora tentang gaya kepemimpinan.
“Ketika pemimpin lebih sering terlihat di luar—baik secara geografis maupun psikologis maka yang terjadi adalah alienasi kekuasaan,” jelasnya.
Ian menilai, di tengah tekanan ekonomi, naiknya harga kebutuhan pokok, dan ketidakpastian lapangan kerja, publik membutuhkan kehadiran pemimpin yang membumi.
Bukan sekadar hadir dalam pidato, tetapi hadir dalam kebijakan yang konkret dan berpihak.
“Jika tidak, maka persepsi publik akan terbentuk: bahwa kekuasaan sedang menikmati dirinya sendiri,” jelasnya.
Lebih jauh kata Muslim, demokrasi seharusnya memastikan bahwa setiap kebijakan mencerminkan kehendak rakyat. Namun ketika muncul jurang antara elite dan rakyat, maka representasi menjadi semu.
Ia menambahkan, Ilustrasi ini seolah berkata: negara telah direduksi menjadi alat segelintir elite. Pesawat “Republik Indonesia” tidak lagi membawa aspirasi rakyat, tetapi membawa kepentingan kekuasaan.
Apakah ini berlebihan? Mungkin. Lanjutnya, tapi persepsi publik sering kali lahir dari akumulasi pengalaman kolektif ketika mereka merasa tidak didengar, tidak dilibatkan, dan tidak diprioritaskan.
“Bagi Prabowo Subianto, ini adalah ujian besar. Sebagai pemimpin nasional, ia tidak hanya dituntut kuat secara politik, tetapi juga peka secara sosial. Kepemimpinan bukan hanya soal keputusan besar, tetapi juga soal empati,” ungkapnya.
“Jika publik mulai melihat adanya ketimpangan antara retorika dan realitas, maka legitimasi kekuasaan akan tergerus. Dan dalam politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada fakta,” sambung Muslim.
Dia menegaskan, Ilustrasi ini mungkin sederhana, bahkan satir. Tapi pesannya dalam: ada kegelisahan yang nyata di tengah masyarakat. Ada rasa ketidakadilan yang belum terjawab.
Efisiensi tidak boleh hanya menjadi beban rakyat. Ia harus menjadi prinsip bersama termasuk bagi para elite kekuasaan.
“Jika tidak, maka narasi “Rakyat Efisiensi, Presiden Plesiran” akan terus hidup, bukan hanya sebagai kritik visual, tetapi sebagai realitas politik yang dirasakan,” jelas Muslim.
“Dan ketika itu terjadi, yang terancam bukan hanya citra pemimpin, tetapi kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri,” terangnya.
[Redaksi]
Sumber : Jakartasatu
