T. Tinggi [Sumut] botvbanten.com|| Dinilai tidak Profesional dalam bertugas, Kasat Reskrim bersama Penyidik Reskrim Polres Tebing Tinggi Dipropamkan oleh Warga Tebing Tinggi, Dian Manarata Putra Gurning.
Pasalnya, kasus perdata yang seharusnya selesai di bawah malah ditingkatkan Penyidikannya.
Hans Silalahi didampingi Ramses Butarbutar selaku kuasa hukum Pelapor menjelaskan, kedatangan mereka ke Propam Polda Sumut untuk melaporkan oknum-oknum Penyidik Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi.
“Semua laporan sudah kami tuangkan ke dalam laporan yang ditujukan kepada Kabid Propam Polda Sumut.
Tadi suratnya sudah kami masukkan ke Propam. Selanjutnya kami menunggu kinerja Propam yang Presisi,” ujarnya di halaman Propam Polda Sumut, Jumat (30/08/2024) sore.
Diceritakannya, awalnya uang diserahkan Rp 350 juta. Kemudian dikembalikan Rp 260 Juta. Sisanya Rp 90 juta adalah kebutuhan selama mengikuti pelatihan, Psikologi, Akademi, Jasmani, Makan, Mess, Transportasi, Berenang dan biaya cek kesehatan kurang lebih selama 8 bulan di Yayasan.
“Sebenarnya ini Kasus yang seharusnya Penyidik bisa membantu menyelesaikannya bukan menaikkan ke penyidikan,” sesalnya.
Hans menuturkan, ada beberapa point penting yang kami nilai cacat Administrasi, berupa penomoran LP dan Nama Terlapor/Pelapor tidak sesuai. Selain itu, Klien kami hanya sekali dipanggil untuk undangan wawancara, namun tiba-tiba keluar surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Ini kan aneh, isi SPDP dengan LP berbeda. SPDP tanpa Identitas Terlapor.
LP/260/VI/SPKT/2024/ Polres Tebingtinggi/Polda Sumatera Utara tanggal 28 Juni 2024.
Namun di SPDP nya tertulis LP/260/VII/SPKT/2024.
Ditandatangani oleh Kasat Reskrim AKP Sahri Sebayang.
Kuasa hukum mengatakan Kasat Reskrim dan Kanit Tipidter Iptu Fernando Sitepu serta Bripka Fernando Silaban diduga tidak profesional dan tidak memahami isi perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 yang mana SPDP harus menerakan identitas terlapor, namun SPDP yang diterima tidak diterangkan identitas terlapornya, hal ini kan tidak sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 dan KUHAP, dan perkara ini tidak layak untuk dijalankan dan terkesan dipaksakan.
“Apakah Kapolres Tebing Yinggi mengetahuinya, kami sebagai warga negara yang baik meminta agar Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi bekerja secara Profesional. Kalau perkara bisa selesai di bawah, untuk apa ditingkatkan lagi,” pungkasnya.
Dijelaskannya, uang sudah dikembalikan. Namun, Reskrim Polres menaikkan ke penyidikan. Melihat kasus ini, tampaknya Kasat Reskrim tidak mengimplementasi program Presisi bapak Kapolri. Salah satunya yaitu Jangan mempersulit masyarakat untuk kebaikan. Untuk itu, kami meminta juga agar Kasus ini digelar di Polda Sumut agar terang benderang, terangnya lagi.
“Kami minta agar Kapolda Sumut dan Kabid Propam segera melihat kinerja Reskrim Polres Tebing Tinggi,” ucapnya. [**]
